“”Proses melibatkan aktor domestik non-negara. Berbagai kegiatan

“”Proses
demokratisasi menjadi salah satu faktor penting bagi perkembangan diplomasi di
Indonesia. Karena dengan adanya demokratisasi, diplomasi tidak hanya menjadi
sebuah alat negara untuk dapat berkomunikasi dengan lebih baik terhadap publik
dan pemerintah negara lain, tetapi juga dapat digunakan untuk menimbulkan rasa
saling pengertian antar satu sama lain, baik terhadap publik maupun terhadap
negara lain. (Huijgh, 2016) Selain itu, reformasi politik Indonesia yang berlangsung
secara bersamaan dengan perubahan konstelasi politik global juga berdampak pada
penataan ulang atau reformasi pada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Diplomasi
publik pada akhirnya mendapat posisi di dalam struktur Kementerian Luar Negeri
Indonesia. Sub-bagian atau direktorat ini menggambarkan bahwa diplomasi publik sudah
mulai dianggap, karena diplomasi publik telah berhasil memulai keterbukaan
dalam politik di Indonesia. Dalam hal pelaksanaan diplomasi publik Indonesia, perkembangan
demokrasi ini berlangsung secara saksama dan saling terkait, baik pada tingkat wilayah
regional maupun pada tingkat internasional, baik secara bilateral maupun secara
multilateral. (Basnoer, 2013)  ”

“Upaya
untuk menanamkan identitas Indonesia yang moderat, demokratis dan progresif
dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diplomatik yang lebih banyak
melibatkan aktor domestik non-negara. Berbagai kegiatan diplomatik ini meliputi
Dialog Antaragama, Program Beasiswa, Seni Rupa dan Kebudayaan, Program Duta
Muda, Penyerapan Kebijakan Publik, Kuliah Umum, Bali Democratic Forum/BDF dan berbagai kegiatan diplomatik lainnya.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Tindakan ini merupakan salah satu bentuk pengakuan bahwa kebijakan luar negeri
dan diplomasi tidak bisa lagi berjalan sendiri tanpa dukungan dari publik dalam
negeri. Di tengah arus akses informasi dan komunikasi, siapapun dapat memiliki
kesempatan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi.

 

Stimulasi pemerintah dan reformasi
Kementerian Luar Negeri terhadap demokratisasi kebijakan internasional juga terlihat
jelas dalam pengenalan serta penerapan konsep “Diplomasi Total” ala
barat. Dimana yang dimaksud dengan diplomasi total pada intinya adalah
diplomasi yang mendekati isu-isu strategis (ekonomi, sosial, budaya, dan
keamanan) secara lebih komprehensif, dengan didukung oleh partisipasi
masyarakat sipil yang lebih besar dalam pembuatan dan penerapan kebijakan diplomasi
pemerintah. (Wirajuda, 2006) ”

“Pada
akhirnya pemerintah mulai mencari tokoh masyarakat dari berbagai golongan, baik
akademisi, think tank, pemuka agama,
awak media serta LSM, hal tersebut dikarenakan pemerintah mulai menyadari bahwa
pemerintah tidak memiliki kapasitas dan sumber daya, serta kredibilitas dan
wawasan untuk dapat menjangkau publik secara luas. Pemerintah meyakini bahwa
partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan
internasional Indonesia dan jangkauannya ke kalangan yang lebih beragam dapat
membawa isu-isu kebijakan internasional yang memiliki dampak domestik, seperti
demokrasi, ke dalam wacana publik. ”

“Selain
itu, perubahan situasi kebijakan internasional sebagai dampak dari adanya
demokratisasi telah memaksa sistem pemerintahan Indonesia untuk menyesuaikan,
termasuk restrukturisasi Kementerian Luar Negeri Indonesia dan pembentukan
Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik (Dirjen IDP) pada bulan Mei 2002.

Dengan demikian, sejak saat itu diplomasi publik Indonesia tidak hanya menjadi
konsekuensi dari demokratisasi yang terjadi di Indonesia, tetapi juga sebagai
kondisi intrinsik dalam proses demokratisasi kebijakan internasional Indonesia.

Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik pun menjadi sarana utama bagi Pemerintah
Indonesia untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan internasional Indonesia
dengan lebih baik kepada publik yang memiliki kepentingan, baik di dalam maupun
di luar negeri untuk mendapatkan pemahaman, dukungan, serta masukan dari publik
itu sendiri. ”

“Ketika
Soesilo Bambang Yoedhoyono (SBY) menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun
2004, diplomasi publik Indonesia dipandang sebagai salah satu instrumen penting
untuk dapat memperbaiki citra Indonesia di luar negeri yang tercoreng akibat
runtuhnya orde baru pada tahun 1998. (Laksamana, 2011) Sejak saat itu,
Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri lebih
mengarahkan diplomasi publik Indonesia ke arah yang lebih aktif, melalui sejumlah
program kerja, anggaran, serta dukungan dengan tingkat intensitas tinggi yang
memuncak pada tahun 2008 dan 2009. Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik
mengembangkan diplomasi publik Indonesia dengan cara melanjutkan penyelenggaraan
acara budaya dan program beasiswa yang sudah ada sebelumnya untuk memperkenalkan
isi kebijakan internasional Indonesia dan memberi kesempatan kepada publik
untuk dapat ikut ambil alih dalam meningkatkan citra Indonesia di mata publik
Internasional. ”

“Tindakan
diplomasi publik yang lebih luas dan merepresentasikan nilai demokrasi juga sudah
mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2008 dengan diadakannya Bali Democracy Forum (BDF) dan
pembentukan badan pelaksana BDF yang disebut sebagai Institute for Peace and Democracy (IPD). ”

“Tujuan
dari diadakannya BDF oleh pemerintah Indonesia adalah untuk mengajak para
pemimpin serta para menteri luar negeri internasional untuk hadir dan berbagi
pengalaman sekaligus membangun kerjasama antar negara dalam hal demokrasi, hak
asasi manusia dan peraturan perundang-undangan. BDF sejak awal dilaksanakannya
menunjukkan bahwa forum ini menghindari model “Democracy Club” yang merupakan budaya eksklusif barat dan
lebih menggunakan model forum yang terbuka serta setara bagi seluruh pemimpin
negara baik yang berasal dari negara demokratis maupun peserta yang berasal
dari negara non-demokratis. (About BDF, 2008) BDF sendiri memiliki peran sebagai
langkah awal pemerintah Indonesia untuk menanamkan demokrasi dan hak asasi
manusia ke dalam lingkup kerjasama regional seperti ASEAN, (Haftel, 2010) yang
memiliki beberapa anggota yang cukup mewaspadai penanaman nilai demokrasi dan
hak asasi manusia ini, namun tetap saja pada akhirnya berhasil ditanamkan,
sebagaimana dengan ditunjukkan oleh munculnya Pakta ASEAN untuk Hak Asasi
Manusia. Namun dalam perjalanannya selama beberapa tahun ini, BDF juga menuai kritik
dari publik, dimana BDF dianggap sebagai pencitraan yang dibuat dan ditunjukkan
untuk pemerintah saja, tanpa memberikan aplikasi nyata dari demokrasi itu
sendiri. (Asia Forum, 2012) BDF dalam pelaksanaannya dianggap perlu
meningkatkan partisipasi publik non-pemerintah, agar forum tersebut dapat
benar-benar berfungsi sebagai salah satu bentuk pengimplementasian diplomasi
publik pemerintah Indonesia. ”

“Selain
itu BDF juga memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah fungsi perdamaian dan
demokrasi dalam sebuah tatanan praktis melalui berbagai kegiatan BDF yang
diarahkan dengan tema, serta ditujukan kepada pejabat pemerintah, tokok
masyarakat, awak media, dan akademisi (misalnya, melalui pertukaran ilmu,
pelatihan, misi bersama, serta pengembangan jaringan dan kapasitas). (IPD,
2012) Lembaga pelaksana BDF ini belum lama mendapatkan kecaman, namun kecaman
tersebut tidak dikarenakan hal yang menyangkut diplomasi publik pemerintah
Indonesia kepada dunia Internasional, namun lebih dikarenakan hal dari dalam
negeri, karena Institute for Peace and
Democracy dianggap kurang berhasil menyatukan nilai-nilai yang diusung oleh
IPD untuk mendukung proses demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia.

Namun, berdasarkan hasil laporan mengenai kegiatan IPD dapat ditarik kesimpulan
bahwa sementara ini memang inisiatif diplomasi publik yang dilakukan oleh IPD
tidak harus ditujukan kepada para pemangku kebijakan di Indonesia, IPD
berpendapat bahwa pemangku kebijakan di Indonesia hanya sebagai mitra dari IPD untuk
mewujudkan tujuan utama dari diplomasi publik Indonesia, yaitu meningkatkan
citra Indonesia di mata Internasional. ”