Di pembangunan listrik perdesaan, sampai dengan akhir tahun

Di bidang ketenagalistrikan, saat ini kondisi
cadangan kapasitas tenaga listrik secara nasional masih pada tingkat yang cukup
mengkhawatirkan, baik pada sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali) maupun pada sistem
luar Jamali. Di beberapa wilayah kapasitas terpasang dan cadangan listrik
(reserved margin) belum dapat memenuhi kebutuhan, terlebih lagi masih tingginya
ketergantungan pasokan pada BBM yang sangat terbatas. Untuk mengatasi krisis
yang terjadi pada sistem Jamali telah diupayakan dengan meningkatkan kapasitas
pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru berikut jaringan
transmisi dan distribusinya, tetapi pada umumnya pembangunan tersebut memakan
waktu yang cukup lama sehingga belum dapat secara cepat mendukung peningkatan
kapasitas. Sementara itu, untuk sistem luar Jamali diupayakan pula pembangunan
pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi setempat/lokal,
terutama untuk daerah-daerah terpencil, terisolasi, dan daerah perbatasan
(remote areas) dan belum terinterkoneksi (offgrid). Potensi energi setempat ini
perlu terus dikembangkan mengingat persentase pemanfaatannya yang masih rendah
karena belum kompetitif jika dibandingkan dengan energi konvensional terutama
energi yang disubsidi kecuali tenaga air skala besar dan panas bumi.

Di bidang pembangunan listrik perdesaan, sampai
dengan akhir tahun 2016 rasio elektrifikasi telah mencapai 91,16%. Beberapa
kendala dalam pembangunan listrik perdesaan adalah kondisi geografis, kurangnya
kemampuan pendanaan pemerintah, serta letak pusat beban yang jauh dari
pembangkit listrik dan tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum
layak untuk dipasok oleh pembangkit skala besar. Selanjutnya untuk menunjang
kelangsungan pembangunan tenaga listrik yang berkesinambungan dilakukan dengan
melaksanakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar sektor itu mampu
berkembang dan menyediakan tenaga listrik secara efisien dan berkualitas
sehingga memberikan manfaat bagi konsumen serta mandiri secara finansial bagi
penyedia jasa tenaga listrik. Salah satu kebijakan dari restrukturisasi adalah
menyesuaikan tarif listrik secara bertahap menuju nilai keekonomiannya. Hal itu
diharapkan dapat mengundang partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi di
bidang kelistrikan, terutama untuk pembangkit. Bentuk partisipasi ini dapat
dilihat melalui pemanfaatan pembangkit swasta (Independent Power
Producer’s/IPP’s).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Pada Tahun 2015 rasio elektrifikasi Indonesia sudah
mencapai 87,35%, sedangkan pada Tahun 2016 dengan penambahan jumlah rumah
tangga berlistrik menjadi 60,6 juta rumah tangga, rasio eletrifikasi meningkat
menjadi 91,16% yang artinya terjadi peningkatan rasio elektrifikasi mencapai
3,81%.

Masih terdapat 2 provinsi yang rasio
elektrifikasinya sampai dengan akhir tahun 2016 masih dibawah 70% yaitu,
provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua

Pada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan yang
belum berkembang, terpencil, perbatasan dan yang berlokasi di pulau kecil yang
belum mendapatkan pelayanan listrik, untuk mempercepat elektrifikasi pada
daerah tersebut dilakukan dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan
partisipasi badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dalam usaha
penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi skala kecil di daerah tersebut
melalui penetapan wilayah usaha. Selain dengan rasio elektrifikasi, untuk
mengukur tingkat ketersediaan tenaga listrik terutama dalam sebuah desa adalah
dengan menggunakan rasio desa berlistrik. Rasio desa berlistrik didapatkan
dengan cara membandingan antara jumlah desa yang sudah menikmati tenaga listrik
dengan jumlah total desa. Selain itu sedang dilakukan upaya percepatan
melistriki desa sampai dengan tahun 2019 sebanyak 2500 desa. Rasio desa
berlistrik selama tahun 2016 masih sama dengan tahun 2015 yaitu 96,95%

Tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik (sinkron
s.d operasi) pada tahun 2016 yaitu sekitar 4.128,2 MW, di mana tambahan
kapasitas pembangkit tenaga listrik tersebut diperoleh dari pelaksanaan Program
35.000 MW dan Program Reguler (PLN dan Independent Power Producer-IPP).

Dilihat dari target tambahan kapasitas pembangkit
pada tahun 2016 sebesar 4.212 MW, realisasi pembangkit (sinkron s.d operasi)
mencapai 4.128,2 MW atau 98,01%. Tidak tercapainya target 100% ini antara lain
dikarenakan beberapa proyek yang mengalami kerusakan peralatan sehingga mengalami
kemunduran penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan capaian tambahan kapasitas
pembangkit tahun 2016 (sinkron s.d operasi) sebesar 4.128,2 MW ditambahkan
dengan kapasitas terpasang tahun 2015 sebesar 55.528 MW, sehingga total
kapasitas terpasang tahun 2016 sebesar 59.656,2 MW.